masukkan script iklan disini
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan insentif sebesar Rp 3,65 juta sampai dengan Rp 7,65 juta per kepala untuk peserta program Kartu Prakerja yang dimulai tahun depan atau tahun 2020. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (20/11/2019).
Ida menjelaskan insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk empat keperluan, yang pertama untuk membiayai pelatihan. "Biaya pelatihan Rp 3 juta sampai Rp7 juta itu bergantung dari jenis pelatihan yang diikuti peserta," ujar Ida di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
.
Yang kedua untuk biaya sertifikasi. Ida mengatakan biaya tersebut akan disubsidi pemerintah. Subsidi diberikan sebanyak Rp 0 sampai Rp900 ribu. Ketiga, lanjut Ida, untuk insentif pasca pelatihan. Peserta akan diberikan insentif sebesar Rp500 ribu untuk kebutuhan melamar pekerjaan.
.
"Ini insentif untuk persiapan pelamaran kerja. Karena mereka posisinya pencari kerja, maka bisa dilihat mereka tidak dalam status finansial untuk mencari lowongan," ujarnya.
.
Yang terakhir yakni untuk biaya pengisian survei. Total insentif yang digelontorkan untuk biaya pengisian survei sebesar Rp 150 ribu. Biaya diakumulasi dari pengisian tiga survey yang akan diisi peserta setelah melewati program pelatihan dan juga proses sertifikasi. "Diberikan reward Rp50 ribu setelah pengisian survei. Survei pekerjaan dilakukan tiga kali, jadi 3 dikali Rp50 ribu," jelasnya.
.
Ida mengatakan survei dilakukan untuk mendata dan melihat status para peserta program Kartu Prakerja yang telah mengikuti program pelatihan ataupun uji kompetensi untuk sertifikasi.
.
"Data ini bermanfaat bagi project management office untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan program Kartu Prakerja," katanya.
.
Dalam pemaparan, Ida mengatakan total anggaran program Kartu Prakerja yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 adalah sejumlah Rp10 triliun. Sumber
tribunnews
Ida menjelaskan insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk empat keperluan, yang pertama untuk membiayai pelatihan. "Biaya pelatihan Rp 3 juta sampai Rp7 juta itu bergantung dari jenis pelatihan yang diikuti peserta," ujar Ida di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
.
Yang kedua untuk biaya sertifikasi. Ida mengatakan biaya tersebut akan disubsidi pemerintah. Subsidi diberikan sebanyak Rp 0 sampai Rp900 ribu. Ketiga, lanjut Ida, untuk insentif pasca pelatihan. Peserta akan diberikan insentif sebesar Rp500 ribu untuk kebutuhan melamar pekerjaan.
.
"Ini insentif untuk persiapan pelamaran kerja. Karena mereka posisinya pencari kerja, maka bisa dilihat mereka tidak dalam status finansial untuk mencari lowongan," ujarnya.
.
Yang terakhir yakni untuk biaya pengisian survei. Total insentif yang digelontorkan untuk biaya pengisian survei sebesar Rp 150 ribu. Biaya diakumulasi dari pengisian tiga survey yang akan diisi peserta setelah melewati program pelatihan dan juga proses sertifikasi. "Diberikan reward Rp50 ribu setelah pengisian survei. Survei pekerjaan dilakukan tiga kali, jadi 3 dikali Rp50 ribu," jelasnya.
.
Ida mengatakan survei dilakukan untuk mendata dan melihat status para peserta program Kartu Prakerja yang telah mengikuti program pelatihan ataupun uji kompetensi untuk sertifikasi.
.
"Data ini bermanfaat bagi project management office untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan program Kartu Prakerja," katanya.
.
Dalam pemaparan, Ida mengatakan total anggaran program Kartu Prakerja yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 adalah sejumlah Rp10 triliun. Sumber
tribunnews
